Categories
Main

Dicari Kemitraan Susu yang Menguntungkan

P roduksi Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) masih jauh dari kebutuhan konsumsi susu nasional yang kian tahun kian menanjak. Fini Murfiani, Di rektur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ditjen Peternakan dan Ke se hatan Hewan, Kementerian Pertanian (Ke mentan) mengutip data Sta tistik Peternakan dan Kese hat an Hewan 2016, populasi sapi pe rah nasional berjumlah 518.649 ekor pada 2015 de ngan produksi susu sebesar 835.100 ton. Konsumsi susu sapi nasional sebanyak 3,838 juta ton/tahun atau 15 l/kapita/tahun pada 2015 membuat produksi SSDN baru mencukupi 22% kebutuhan. Kekurangan bahan baku susu yang mencapai 3,003 ju ta ton atau 78% ini pun terpaksa impor dalam bentuk produk olahan susu.

Model Bisnis Industri

Melihat kondisi kebutuhan dan suplai su su dalam negeri yang sangat jomplang, Fini menilai pemerintah perlu bertindak bijak. “Stakeholder (pemangku kepenting an) susu ini ada peternak, koperasi, industri pengolahan susu (IPS), ada juga pelaku usaha yang hanya mengimpor susu saja karena tingginya kebutuhan, ini semua harus diikuti,” ujarnya. Untuk meningkatkan produksi SSDN, Kementan menyusun Rancangan Per aturan Menteri tentang penyediaan dan peredaran susu. Tujuannya meningkatkan produksi dan konsumsi susu dalam negeri serta mendorong peredaran susu di tengah masyarakat yang memenuhi syarat mutu, bebas bibit penyakit zoonosis, aman, sehat, utuh, dan halal. Menurut Fini, penyusunan regulasi melibatkan multi-stakeholder seperti Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Asosiasi Industri Pengolah Susu (AIPS), Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI), dan Ga bungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI).

Ruang lingkup regulasi itu meliputi penyediaan, peredaran, kemitraan, promosi susu, pelaporan, dan pembinaan serta pengawasan. “Pemerintah akan menata kembali seper ti apa kemitraan yang baik. Di anta ranya, mengembangkan industry business model. Ini sangat penting karena kita akan menggerakkan kedua belah pihak untuk membuat kemitraan yang saling membutuhkan dan menguntungkan. Kami harap kedua belah pihak sudah sepakat dan ada proposal bisnisnya,” ulas Master bidang Penyuluh Pembangunan lulusan IPB itu. Dengan adanya peraturan itu, penyediaan susu mengutamakan produksi dalam negeri. Meski tidak menetapkan harga, Peraturan Menteri mengatur komponen harga susu untuk melindungi peternak. Komponen tersebut meliputi harga pokok susu, klasifikasi mutu susu, dan keamanan susu. “Harga pokok susu mencakup komponen biaya produksi, biaya pengelolaan, biaya pakan, dan profit peternak. Sedangkan klasifikasi mutu susu ditentukan kandungan lemak, solid non-fat, dan protein. Keamanan susu ditentukan angka cemaran mikroba (Total Pla te Count/TPC),” terangnya sam bil menjelas kan pemerintah akan memberi pengurangan pa jak pada kemitraan yang berjalan baik agar pelaku usaha bergairah.

Berbagai Respon

Agus Warsito, Ketua APSPI menyambut baik rencana kebijakan pemerintah tersebut. “Ini angin segar buat peternak. Kita butuh regulasi yang pasti. Peternak memproduksi susu dan diserap dengan harga yang layak,” tegas Agus. Yelita Basri, Direktur Ek se kutif AIPS menuturkan, pe merintah perlu mengkaji regulasi secara mendalam. “Petakan kondisi sebenarnya dengan data yang akurat, kom prehensif, dan mewakili kondisi pe ternak supaya aturan yang dikeluarkan efektif dan tidak menimbulkan masalah baru,” ucapnya. Menurut Yelita, selama ini IPS sudah melakukan kewajiban serap sebesar 18%. “Itu pun hanya diserap 6-7 industri yang sudah bermitra puluhan tahun. Se dangkan Industri Pengolah Susu ada 50-an. Apalagi yang mau diserap?” tandasnya. Menurut dia, kebutuhan susu nasional 2016 sebesar 3,9 juta ton dan pertumbuhan konsumsi susu 10% per tahun, sementara suplai SSDN berkisar 600 ribu700 ribu ton/tahun.